Berkaca dari Kisruh Politik dan Demokrasi Sri Lanka

Namun, kebangkrutan yang dialami oleh negara Sri Lanka juga tidak terlepas dari betapa semrawutnya demokrasi yang ada.

Berkaca dari Kisruh Politik dan Demokrasi Sri Lanka

Belakangan ini sedang ramai-ramainya berita yang membahas tentang kegagalan negara Sri Lanka didalam menjalankan perekonomian negara, atau bisa dikatakan “bangkrut”. Sri Lanka sendiri dilanda ketimpangan ekonomi maupun inflasi selama berbulan-bulan lamanya. 

Krisis ekonomi ini terjadi dikarenakan ketidakmampuan pemerintah Sri Lanka didalam memenuhi devisa negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta membayar utang kepada negara lain seperti China dan India. Selain itu, akibat adanya krisis ini presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa terpaksa mengundurkan diri sebagai presiden usai kabur menuju Maladewa dengan membawa uang sebesar Rp 258 Triliun. 

Namun, kebangkrutan yang dialami oleh negara Sri Lanka juga tidak terlepas dari betapa semrawutnya demokrasi yang ada. Dalam 8 tahun terakhir negara Sri Lanka mengalami penurunan yang begitu signifikan dalam hal demokrasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi di Sri Lanka terakumulasi sebesar 6,14 pada tahun 2021. Indeks tersebut tidak jauh berbeda dari indeks selama 8 tahun terakhir. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa negara Sri Lanka termasuk ke dalam negara dengan demokrasi yang cacat. Perlu diketahui bahwa indeks demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Politik dinasti juga turut menjadi penyebab kegagalan negara Sri Lanka. Politik dinasti ini terjadi sejak tahun 2005 yang dilakukan oleh kekuatan elit politik Sri Lanka yang dikenal dengan klan Rajapaksa. Klan Rajapaksa ini terbentuk setelah pada tahun 2005 Mahindu Rajapaksa yang merupakan saudara laki-laki dari Gotabaya Rajapaksa. 

Mahindu memimpin dan berkuasa di Sri Lanka selama 10 tahun, terhitung dari tahun 2010-2015. Klan Rajapaksa ini akhirnya tidak mendapat tempat dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2015-2019 sebelum direbut kembali oleh Gotabaya Rajapaksa yang merupakan presiden Sri Lanka yang membuat negara Sri Lanka semakin kacau.

Gotabaya semasa menjadi presiden mengeluarkan kebijakan yang cukup berani untuk memangkas pajak yang ada di Sri Lanka dari semula 15 persen menjadi 8 persen. Hal itu dilakukannya untuk memenuhi janji kampanye pada tahun 2019 jika terpilih menjadi presiden. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini tentu akibat dari pemangkasan pajak negara yang dilakukan Rajapaksa yang mengakibatkan devisa negara menurun. 

Dalam hal ini jika disuatu negara terjadi politik dinasti maka pemimpin yang berkuasa semakin memiliki kekuasaan sehingga terjadi keotoriteran. Politik dinasti yang terjadi di Sri Lanka menunjukan betapa bahayanya politik dinasti dalam keberlangsungan hidup suatu negara untuk kedepannya.

Selain itu, adanya paham ideologi tradisonal yang masih kuat di Sri Lanka membuat sering terjadinya intoleransi. Para kelompok masyarakat berpendirian teguh pada paham ideologi yang dianut masing-masing sehingga tidak jarang membuat pertarungan atau perkelahian antar kelompok masyarakat yang tentunya mencederai demokrasi di Sri Lanka. 

Tidak hanya itu, paham tradisonal ini juga menentang segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik itu perubahan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jika salah satu kelompok dari masyarakat ini berhasil menduduki posisi elit di pemerintahan maka keadilan tidak akan pernah tercapai. Kelompok masyarakat yang menjadi pihak oposisi akan semakin tertindas. Selain itu, adanya paham ini mengakibatkan adanya mayoritas dan minoritas.

Jika kita berkaca dari negara Sri Lanka, peristiwa yang terjadi diatas tentu sudah pernah terjadi di negara kita atau bahkan sedang terjadi sekarang ini. Peristiwa yang terjadi di negara Sri Lanka harus kita sikapi dengan serius karena ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita sebagai bangsa yang besar. 

Politik dinasti harus dihilangkan dan jangan sampai menggerogoti ibu pertiwi. Kita sebagai masyarakat harus secerdas mungkin didalam menyikapi persoalan ini, jangan sampai hanya dengan iming-iming janji dari rezim kita menjadi buta kalau kehancuran menghantui kita melalui politik dinasti. 

Masyarakat harus tetap menggaungkan anti politik dinasti serta menolak secara keras. Jangan sampai kita rakyat Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang mengutamakan kepentingan golongan atau keluarganya dibandingkan mementingan kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga harus dikaji dan dipertimbangkan dengan matang dan sistematis. Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang sejatinya bermanfaat bagi kepentingan rakyat malah sebaliknya merugikan rakyat. Kebijakan tersebut harus dibuat dengan seadil-adilnya tanpa menguntungkan dan merugikan beberapa pihak. Karena sesungguhnya keadilan dalam negeri ini merupakan hal yang masih menjadi problematika yang harus dituntaskan saat ini.

Terakhir, sebagai negara heterogen Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbedaan ini harus kita junjung dengan toleransi antar satu sama lain sehingga terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan sehari hari. 

Jangan sampai perbedaan ini membuat kita terpecah belah hanya karena perbedaan latar belakang, kita merupakan satu yaitu bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam pancasila juga perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari karena pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bisa menuntun kita menuju negara yang besar dan dikagumi negara lain.


Oleh: 
M.Yuniarhadi Satriawan
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah Malang