Fahri Hamzah Usul Fraksi di DPR Dihapus

Terkait keberadaan fraksi ini, jelas Fahri, memunculkan sekelompok orang di balik layar yang terlihat menyetir parlemen.

Fahri Hamzah Usul Fraksi di DPR Dihapus

Jakarta, RadarKota - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menegaskan, fraksi di DPR RI kerap menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elite politik lainnya, bukan berpikir untuk rakyat atau konstituen.

Sehingga, menurutnya fraksi di DPR RI perlu dihapus karena belum sepenuhnya berjalan dengan baik. "Jadi berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan. Kita melihat agak mencemaskan, bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," kata Fahri melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Januari 2022.

Ketika bertugas menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, kenangnya, saat itu dirinya diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai sebelumnya. Namun dia memutuskan untuk melawan hingga berujung pemecatan.

"Saya sendiri memiliki yurisprundensi, makanya waktu itu saya melawan kendali partai karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan," tegasnya.

Dalam sistem demokrasi, anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan. Fahri menilai hal ini karena adanya kekeliruan paradigma yang memandang peran partai politk dalam fraksi.

"Ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau kita harus memurnikan demokrasi tidak saja sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," tegasnya.

Terkait keberadaan fraksi ini, jelas Fahri, memunculkan sekelompok orang di balik layar yang terlihat menyetir parlemen. Akibatnya, hubungan antara eksekutif dengan legislatif menjadi tidak sehat dan bisa menginvasi yudikatif.

"Fraksi ini sebenarnya ada dalam tradisi totaliter seperti dalam tradisi negara komunis. Di tradisi demokrasi, perannya negara totaliter itu ya partai politik adalah negara itu sendiri. Makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik,” ucapnya.

"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itulah reformasi politik perlu dilakukan,” demikian Fahri.