TKI dan Kontribusinya Bagi Negara

Ironisnya, TKI yang dianggap minim keahlian ini selalu dianggap sebagai pekerja disektor informal. Beberapa memang demikian adanya, namun tidak semuanya benar.

TKI dan Kontribusinya Bagi Negara

gambar ilustrasi

Doha, RadarKota - Mendengar sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mungkin bagi segelintir orang adalah pekerja yang minim keahlian bekerja. 

Ironisnya, TKI yang dianggap minim keahlian ini selalu dianggap sebagai pekerja disektor informal. Beberapa memang demikian adanya, namun tidak semuanya benar.

Namun, perlu dipahami juga jika melihat lebih jauh sebagian besar TKI ini banyak juga yang bekerja di sektor formal dan bekerja di bidang lain yang memang dituntut untuk memiliki keahlian.

Sementara bagi para TKI, mengirimkan uang ke Indonesia pada waktu-waktu tertentu untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk tabungan, adalah sesuatu yang rutin dilakukan.

Berdasarkan rilis yang diterima RadarKota dari bank BNI, sebagai perbankan nasional yang mnjadi salah satu penyedia layanan remitansi TKI diluar negri, total pengiriman uang melalui layanan yang dimiliki bank plat merah itu per Desember tahun 2018 mencapai U$ 85,3 milliar, dimana volume tersebut tumbuh sebesar 14,2% year on year (yoy).

Jumlah tersebut relatif cukup besar untuk membantu peningkatan perekonomian TKI itu sendiri maupun keluarga TKI di tanah air. Jumlah tersebut dari tahun ke tahun diperkirakan akan tetap ada, mengingat permintaan kebutuhan TKI masih tetap ada.

Selain dari fakta besarnya jumlah dana yang berhasil dihimpun masuk ke Indonesia dari hasil kiriman uang TKI, potensi lain bahwa mereka sudah membantu negara untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada didalam negeri, juga menjadi fakta lain yang tidak dapat ditutupi.


Di sisi lain, memang ada juga beberapa kasus kekerasan terhadap TKI/TKW diluar negeri, namun pemerintah sendiri melalui kementrian dan lembaga yang berwenang sudah melakukan langkah penanganan dan antisipasi.

Pengelolaan penempatan dan perlindungan hukum dari pemerintah kepada TKI secara profesional, serta melakukan peningkatan mutu SDM bagi TKI itu sendiri merupakan syarat mutlak agar kompetisi TKI menjadi lebih baik lagi dan kompetitif ditingkat global.

Selain itu, agar para TKI dapat mengerti hak dan kewajiban mereka dalam mengerjakan tanggungjawab pekerjaannya, serta mengerti hak-hak yang seharuanya mereka terima.

Dan jika terjadi pelanggaran hukum atau tindakan kekerasan, para TKI sudah lebih siap dan mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan. Juga, meminimalisir kekerasan dan penganiayaan yang sering terjadi pada TKI informal.