Ketika Pernyataan Jokowi Dibantah Jokowi

Presiden Jokowi sangat bersemangat mengejar dana parkir ini. Dia aktif bertemu pengusaha dan melakukan sosialisasi program tax amnesty, sambil sedikit mengancam.

Ketika Pernyataan Jokowi Dibantah Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta, RadarKota - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menyayangkan sikap Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), yang seakan-akan lupa dengan data-data yang pernah disampaikan ke publik. Andre menganggap Jokowi seperti amnesia dan tak sepatutnya seorang kepala negara seperti itu.

Pernyataan Andre itu terkait sikap Jokowi yang meminta pesaingnya, Prabowo Subianto, untuk membeberkan data terkait uang rakyat Indonesia sebesar Rp 11 ribu triliun rupiah yang berada di luar negeri. Tentang uang Rp 11 ribu triliun rupiah yang berada di luar negeri itu disinggung Capres nomor urut 02 tersebut dalam pidato kebangsaan di acara 'Prabowo Menyapa', di Grand Pacific Hall, Sleman, DIY, Rabu, 27 Februari 2019.

Menurut Andre, data uang WNI sebesar Rp 11 ribu triliun rupiah itu berasal dari pemerintah. Dia menegaskan, Jokowi pernah menyebut hal serupa tentang uang WNI sebesar Rp 11 ribu triliun yang berada di luar negeri. 

"Pak Jokowi itu pernah dua kali bilang uang WNI ada Rp 11 ribu triliun di luar negeri. Pertama itu diucapkan Jokowi saat pemerintah gemborkan program tax amnesty di JI-Expo, Kemayoran dan di Hotel Clarion, Makasar. Dicek saja, ada kok jejak digitalnya," katanya, Sabtu, 2 Maret 2019.

Andre menambahkan, sikap seperti itu menandakan Jokowi tidak sepatutnya menjadi seorang pemimpin. "Pak Jokowi ini amnesia. Dulu beliau sosok yang dijuluki dengan istilah 'I don't know what i'm sign'. Tapi sekarang julukan buat Pak Jokowi yang tepat adalah 'I don't know what i say'," tegas Andre. 

"Mana ada kepala negara itu lupa dengan apa yang dia sampaikan. Nggak cuma ini, di debat kedua, Pak Jokowi juga menyebutkan data-data pemerintah yang nggak valid alias hoaks. Jadi sudah jelas Pak Jokowi ini sangat tidak potensial memimpin Indonesia di periode ke-2. Oleh karena itu Pak Prabowo hadir untuk memperbaiki keadaan dan menuju Indonesia yang berkeadilan dan makmur," ujarnya.

Setelah dilacak jejak digitalnya, ternyata Prabowo mengutip pernyataan Menteri Keuangan yang saat itu masih dijabat oleh Bambang Soemantri Brodjonegoro.

Dari perhitungan Depkeu potensi uang orang Indonesia yang diparkir di luar negeri lebih besar dari Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia sebesar Rp 11.400 triliun. “Nah menurut perhitungan kami potensinya lebih besar dari GDP kita. Jadi lebih dari Rp 11.400 triliun,” ujarnya.

Jumlah itu bila dikurangi dana yang berhasil dipulangkan, seperti pengakuan Nurfransa sebesar Rp 147 triliun, masih lebih dari Rp 11.000 triliun. Masih lebih besar dari yang disampaikan Prabowo.

Atas dasar itulah kemudian pemerintah menggagas tax amesty. Pengampunan pajak, dengan syarat para pemilik uang super jumbo itu membawa pulang kembali dananya ke Indonesia.

Presiden Jokowi sangat bersemangat mengejar dana parkir ini. Dia aktif bertemu pengusaha dan melakukan sosialisasi program tax amnesty, sambil sedikit mengancam.

“Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar. Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda,” ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin silam, 1 Agustus 2016.

Dia mengatakan bertekad membawa pulang dana itu sehingga bisa digunakan untuk pembangunan di dalam negeri. “Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Karena kita perlu partisipasi saudara-saudara sekalian untuk negara dan bangsa,” kata Jokowi kepada 10.000 peserta sosialisasi.

Pernyataan yang sama kembali disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato di Hotel Clarion, Makassar, 25 November 2016. “Data yang ada di Kementerian kurang lebih Rp 11 ribu triliun. Daftarnya ada di kantong saya. Yang hadir di sini saya hapal, satu dua masih simpan di sana,” ujar Jokowi dengan sangat percaya diri.

Jokowi mengingatkan kepada para pengusaha yang hadir, bahwa  di  tahun 2018 akan ada UU pertukaran informasi pajak antar-negara. Karena semua negara telah menyepakati aturan internasional mengenai keterbukaan informasi tersebut.

“Duit orang Indonesia yang di Singapura, Swiss, Hong Kong, berapa? Semua akan terbuka karena aturan internasional sudah tandatangan semuanya. Itu era keterbukaan,” lanjut Jokowi.