Ketua DPR Usul Motor Masuk Tol, Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat

Menurut Bamsoet, jalan tol di Suramadu dan Bali menjadi contoh jalan bebas hambatan yang bisa dilewati motor.

Ketua DPR Usul Motor Masuk Tol, Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat

gambar ilustrasi

Jakarta, RadarKota - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengusulkan agar pemerintah memberikan kesamaan hak bagi para pengguna kendaraan, baik roda dua ataupun roda empat. 

Dia menilai, hendaknya pemerintah juga menyediakan jalan tol bagi pengguna kendaraan roda dua. Menurut Bambang, hal itu penting karena roda empat atau roda dua sama-sama memiliki kewajiban membayar pajak, maka persamaan hak juga harus ada.

Menurut Bamsoet, jalan tol di Suramadu dan Bali menjadi contoh jalan bebas hambatan yang bisa dilewati motor. Sehingga, ia menilai kebijakan tersebut bisa mengurangi tingkat kecelakaan di jalan.

“Dari (pantauan di) lapangan, kami juga mengimbau dan menyuarakan, sudah saatnya pemerintah menyediakan jalan khusus roda dua di jalan-jalan tol,” kata Bambang dalam keterangan tertulis di situs resmi DPR, 28 Januari 2019. Hal itu dia sampaikan dalam acara Pesta Rakyat yang diisi oleh para komunitas pengendara motor, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan usulan penggunaan jalan tol bisa dilalui sepeda motor bukan hal yang mendesak untuk segera diberlakukan.

"Kalau menurut saya belum urgent. Karena kita juga harus menimbang antara kebaikan dan masalahnya sendiri," kata Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

Budi menuturkan, Jalan Suramadu bisa dilalui pengendara motor karena bukan jalan tol. Ia menilai, wacana tersebut harus disesuaikan dulu dengan undang-undang dan international best practice yang berlaku. 

Sebab, faktanya motor merupakan kendaraan yang beresiko dari segi keselamatan. "Sekarang ini 70 persen kecelakaan itu karena motor," katanya.

Ditambahkan Budi, usul motor masuk tol yang dilontarkan Ketua DPR itu bisa diterima. Tetapi, dirinya mengaku akan mengkaji terlebih dahulu dari sisi regulasi. 

Apalagi jumlah jalan tol juga terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah motor saat ini. "Jadi saya hati-hati untuk menetapkan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," ujar Budi Karya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah sedang mengkaji secara teknis soal motor masuk jalan tol. Hal tersebut merespons usul Bambang Soesatyo.

"Kalau untuk jalan tol kita harus menyiapkan, dia maksimum kan 230 km harus istirahat. Harus kita pikirkan itu. Ini lagi dikaji secara teknis," kata Basuki di kompleks DPR, Jakarta.

Menurutnya, Kementerian PUPR ada wacana untuk memberikan fasilitas pada pengendara motor. Dalam Peraturan Pemerintah secara regulasi sudah bisa, seperti di jembatan Suramadu dan di Tol Bali Mandara. "Jadi secara regulasi iya, memungkinkan. Tapi kalau itu kan cuman jembatan," kata Basuki.

Menurut Basuki, melihat pada PP yang ada hal itu bisa saja diterapkan di semua jalan tol, termasuk Jakarta. "Kalau PP-nya iya, bisa untuk semua tol. Aturan kan tidak diskriminatif, tidak spesial tol mana. Berarti semua bisa," ujar Basuki.

Dia mengatakan soal tarif motor masuk tol akan dibahas bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Sedangkan secara keseluruhan Kementerian PUPR akan membahas bersama Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Jalan Tol atau BPTJ. Adapun PP yang mengatur hal itu adalah PP Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 38 ayat 1a.