Ambil Alih Pulau Reklamasi, Anies Baswedan Mengaku Siap Digugat

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwitjaksana mendukung upaya Anies dalam mengambil kebijakan tersebut

Ambil Alih Pulau Reklamasi, Anies Baswedan Mengaku Siap Digugat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau Reklamasi

Jakarta, BerlimaNews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap menghadapi gugatan pengembbang pulau reklamasi di pengaddilan. Anies yakin keputusananya mengambil alih pulau reklamasi sesuai aturan dan pertimbangan kepentingan warga Jakarta. “Kebijakan ini diambil sudah mempertimbangkan aspek legalitas. Pemprov siap menghadapi gugatan pengembang di pengadilan. Pada dasarnya tiap keputusan pemerintah bisa digugat di TUN,” kata Anies, Sabtu (24/11/2018).

Melalui Pergub nomor 120/2018, tiga pulau reklamasi yakni Pulau C, D, dan G diserahkan pengelolaannya kepada Jakpro. Peruntukannya untuk area publik. Tiga pulau reklamasi tersebut sebelumnya dilakukan Agung Podomoro Grup untuk Pulau G. Sedangkan Pulau C dan D oleh Agung Sedayu Grup.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwitjaksana, mendukung upaya Anies dalam mengambil kebijakan tersebut. “Kita mendukung kebijakan ini, “ katanya. Triwitjaksana meminta dalam pengelolaan pulau nantinya benar benar untuk publik. Kalaupun nantinya ada unsur komersil, tidak boleh lebih dari 20 persen. “Soala peruntukannya nanti tentu akan dibahas melalui raperda.Kkita menunggu pengajuan perdanya.”

Ketua Forum Warga Jakarta, Laode Jumaidin, memuji keberanian Anies mengambilalih Pulau Reklamasi. “Ini langkah berani. Membutuhkan nyali besar untuk memutuskan ini," ujar Laode Jumaidin. Laode mengatakan, masalah hukum yang sempat mengemuka pada kasus reklamasi, juga harus diteruskan. “Kini tinggal KPK, berani apa tidak melanjutkan kasus reklamasi? ”

Seperti diketahui, sejumlah pihak sempat berurusan dengan KPK menyangkut suap pulau reklamasi. Namun, dari kasus tersebut, KPK hanya menangkap direksi Agungpodomoro dan salah satu anggota DPR DKI. Padahal, Aguan, pemilik Agung Sedayu Grup dan Sunny (kepercayaan Ahok) hanya menyandang status dicegah ke luar negeri kemudian status dicabut. “Mestinya semua harus dibongkar. Sehingga kebenaran betul betul terungkap.”